Akhirnya saya cukup paham dengan maksud Lebih Cepat Lebih Baik yang pernah menjadi slogan Calon Presiden Jusuf Kalla saat kampanye pilpres Juli lalu. Saat itu sebagian masyarakat yang menjatuhan pilihan ke calon lain menilai bahwa slogan itu "terlalu sombong" dan ada kesan "bernafsu" akan kekuasaan. Mungkin penilaian itu dilandaskan dengan adat ketimuran, yang 'tabu' jika bicara kemampuan diri sendiri. Sehingga dampaknya justru tidak positif bagi yang mengumandangkan slogan itu. Tim kampanye JK saat itu juga harus menambahkan penjelasan setelah meneriakkan Lebih Cepat Lebih Baik. Beda dengan Slogan yang diusung calon lain. Cukup diteriakkan, tanpa dijelaskan.
Tetapi, seiring waktu berlalu, tiba-tiba sisa dengung slogan itu tertawa terbahak bahak di kepala. Tepatnya ketika kisruh sejumlah kasus hukum di negeri ini meledak dan menyeruak ke publik. Kisruh terkait kasus penahanan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh Polisi. Kisruh ini pun mencapai puncak ketika MK memutar hasil rekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo yang dugaan kuatnya berencana mengkriminalkan pimpinan KPK dengan kerjasama sejumlah oknum dari Polri dan Kejagung.
Presiden memang telah membentuk Tim Delapan untuk menjawab keraguan publik dalam kisruh kasus penahanan Bibit-Chandra yang disebut-sebut sebagai salah satu babak perseteruan antara KPK vs POLRI dan KEJAGUNG. Presiden memberi waktu dua minggu kepada tim delapan untuk mencari kebenaran. Tantangan itu pun dijawab. Baru seminggu bekerja, tim delapan sudah punya kesimpulan sementara, yang menyebut penahanan Bibit dan Chandra tidak cukup bukti, dan lemah jika diteruskan. Saat tepat dua minggu pun tim delapan sudah merampungkan tugasnya dengan menghasilkan rekomendasi.
Namun ternyata kesigapan dan ketangkasan Tim Delapan ini kurang diimbangi oleh Presiden. Rekomendasi baru diterima keesokan harinya. Presiden terkesan mengulur waktu satu hari untuk segera menyelesaikan kisruh ini.
Setelah keesokan harinya, Presiden pun menerima rekomendasi dari Tim yang dibentuknya sendiri itu. Namun lagi-lagi Presiden minta waktu hingga beberapa hari kedepan untuk bisa memutuskan sikapnya. Lagi-lagi Presiden terkesan mengulur waktu. Alasannya Presiden tidak ingin dipaksa-paksa mengeluarkan sikap yang nantinya justru melawan Konstitusi. Sampai tahap itu, sikap presiden bisa dimahfumi, meski sebenarnya rekomendasi itu keluar dari tim yang dibentuknya sendiri.
Ketika waktu yang dinanti-nanti itu tiba, publik pun masih disuruh bersabar, karena Presiden baru mau menyampaikan sikapnya terkait rekomendasi tim delapan itu di malam hari.
Detik demi detik berlalu, jam berganti, hingga tiba waktunya. Di atas mimbar pidato, Presiden mulai menyampaikan keputusannya atas kisruh kasus Bibit-Chandra itu. Tetapi...
Pidato Presiden diawali dengan pembelaan diri atas tudingan kencang yang berhembus terhadap diri dan partainya terkait pengucuran kasus pencairan dana talangan Bank Century. Kalimat demi kalimat pun diutarakan yang dinilai sejumlah pihak seperti menyampaikan latar belakang masalah alias berputar-putar. Seperti nonton film saja, menanti "juntrungannya".
Isi pidato pun mulai masuk ke kasus Bibit-Chandra. Kalimat yang disampaikan bernada tegas. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nadanya memang tegas, namun poin yang disampaikan terkesan mengambang. Mengambang karena harus dikaji lagi secara berulang, baru disitu ditemukan maksud Presiden meminta kasus Bibit-Chandra ini diselesaikan di luar persidangan. Apa bentuknya? tidak disebutkan.
Sejumlah pihak menyebutkan langkah Presiden itu tepat, karena bukan kewenangan Presiden untuk intervensi dalam sebuah proses hukum. Tetapi hal ini dibantah Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali, yang menyebut langkah presiden ini kepalang tanggung. Sudah Basah mandi sekalian. Dengan membentuk tim delapan, sebenanrnya itu sudah berarti mulai turut campur dalam proses hukum. Maka harapannya adalah sekalian buat keputusan tegas. Lanjutkan Proses Hukum atau Hentikan Proses hukum Bibit-Chandra. Tentunya dengan bentuk penyelesaiannya. Bukan sekedar instruksi kepada Polri dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan permasalahan di jajarannya masing-masing.
Nah kalau kemudian Sikap yang disampaikan Presiden terkesan mengambang seperti itu, kenapa tidak sedari awal disampaikan saja. Kenapa harus molor-molor?
Sentilan untuk pemerintahan SBY disampaikan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pemerintah dinilai lambat dalam menangapi bencana banjir bandang di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat. Seharusnya pemerintah mengubah pola pikir dalam menangani bencana alam, terutama terkait perubahan iklim.
Pengacara senior, Adnan Buyung Nasution mengaku masalah yang dialami kliennya, Gayus Halomoan Tambunan semakin rumit hingga semakin melebar.
"Saat ini Masalah Gayus semakin sulit dipecahkan dan semrawut," papar Adnan di gedung KPK, Jakarta (13/1/2011).
Adnan menilai, pihak - pihak yang menangani kasus kliennya tidak cermat dan teliti. Hal itu dilihat dari lambatnya pengungkapan kasus kliennya.
"Pada Jenderal polisi dan kejaksaan yang menangani kasus Gayus lamban betul," ujarnya
Kembali ke Slogan Kampanye JK dan dikaitkan dengan sejumlah persoalan akhir-akhir ini, saya jadi paham. Pada saat Pilpres lalu, Lebih Cepat Lebih Baik mungkin bukan dimaksudkan JK untuk berkampanye agar dirinya terpilih sebagai Presiden. Saya jadi lebih setuju untuk menilainya sebagai sebuah nasihat, usulan, atau saran kepada atasannya saat itu, yang mungkin sudah sering disampaikan sebelumnya tetapi kurang didengar, bahwa LEBIH CEPAT LEBIH BAIK pak PRESIDEN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar